Bupati Sumbawa Barat Diminta Atasi Aksi Tutup Tambang Newmont

Mataram -Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Haji Muhammad Zainul Madjdi meminta Bupati Sumbawa Barat Kiai Haji Zulkifli Muhadly agar meredam aksi Gerakan Aksi Rakyat Tutup Tambang (Gerat Tumbang) yang direncanakan berlangsung besok subuh. Sebab, pemerintah daerah (pemda) wajib menjaga daerahnya kondusif.

Rencananya, 800-an warga Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melakukan aksi menghalangi pekerja tambang PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang hendak bekerja mulai pukul 5 pagi. Aksi dilakukan di pintu masuk kawasan tambang PT NNT di Jalan Utama Benete – Maluk. Aksi tersebut dilakukan untuk kepentingan perolehan saham PT NNT sebesar tujuh persen seharga US $ 271,6 juta yang semestinya didivestasikan 2010 lalu.

Menurut Zainul,  mengatakan agar semua pihak berpikir panjang dan berpikir dewasa. ‘’Hendaknya melakukan aksi yang produktif dan proporsional. Jaga stabilitas,’’ katanya usai melepas Duta Besar Afrika Selatan Noel N Cehoko, Rabu (6/4) pagi.

Ia mengatakan, pelepasan saham oleh PT NNT tersebut masih dalam proses. Sesuai ketentuan, Kementerian Keuangan memang tidak dibolehkan oleh DPR RI menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membeli saham tersebut. Jika melalui Pusat Investasi Pemerintah sebagai badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan juga tidak bisa.

Dia mengingatkan, di dalam usaha tambang PT NNT ada 4.000-an dari 7.000-an orang pekerja di sana, berasal dari orang lokal lingkar tambang. Keberadaan pemerintah, kata dia, untuk mewujudkan kesejahteraan. Jika tidak memberikan langsung, maka pemerintah daerah harus mengapresiasi kalangan lain yang bisa membuka lapangan pekerjaan. Jika rata-rata gaji setiap karyawan Rp2 juta maka jumlahnya mencapai Rp8 miliar. ‘’Belum usaha lainnya yang ditimbulkan adanya usaha tambang itu,’’ ujarnya.

Menurut Zainul, kewajiban pemerintah daerah dalam otonomi daerah adalah mengamankan bukan hanya memiliki hak. ‘’Tambang ini adalah obyek vital nasional yang patut dilindungi,’’ ujarnya. Karena itu Pemerintah Provinsi NTB juga melakukan koordinasi dengan polisi untuk mengatasinya.

Manajer Public Relations PT NNT Kasan Mulyono mengatakan, pihaknya melakukan koordinasi dengan kepolisian dan aparat pemerintah lainnya. ‘’Kami terus berkoordinasi,’’ katanya.