Mataram – Keinginan Pemerintah Pusat membeli tujuh persen saham milik PT Newmont Nusa Tenggara tak semulus yang diharapkan. Sejumlah warga di Kabupaten Sumbawa Barat meminta saham itu diberikan ke daerah.
Hari ini, warga yang menamakan Gerakan Aksi Rakyat Tutup Tambang (Gerat Tumbang) sudah menjadwalkan aksinya jika pemerintah pusat tidak memberikan tujuh persen saham yang harus didivestasikan oleh PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat . Mulai hari ini, Gerat Tumbang sudah memasang 11 tema spanduk yang disebar ke delapan kecamatan se KSB.
Mereka juga menyebarkan selebaran yang mengajak warga melumpuhkan operasi tambang PT NNT. Tak cukup itu, ajakan menutup Pelabuhan Poto Tano yang menghubungkan pulau Sumbawa dengan pulau Lombok di Provinsi Nusa Tenggara Barat juga disuarakan. ‘’Ini bukan sekedar gertakan saja,’’ kata Ketua Gerat Tumbang Kamaruddin, hari ini Jum'at (25/3) di Mataram.
Selebaran mereka juga berisi saham harga mati untuk kesejahteraan rakyat. Saham diambil pusat sama dengan membunuh masa depan rakyat KSB. Saatnya membela kepentingan rakyat, bukan kepentingan kapitalis asing. dan tritura harga mati untuk rakyat KSB.
Sebelumnya, Gubernur Nusa Tenggara Barat bersama Bupati Kabupaten Sumbawa Barat dan Bupati Kabupaten Sumbawa telah bersurat ke Menteri Keuangan, awal Maret lalu. Ini merupakan surat kedua setelah sebelumnya dikirimkan 11 Oktober 2010.
Mereka juga menyebarkan selebaran yang mengajak warga melumpuhkan operasi tambang PT NNT. Tak cukup itu, ajakan menutup Pelabuhan Poto Tano yang menghubungkan pulau Sumbawa dengan pulau Lombok di Provinsi Nusa Tenggara Barat juga disuarakan. ‘’Ini bukan sekedar gertakan saja,’’ kata Ketua Gerat Tumbang Kamaruddin, hari ini Jum'at (25/3) di Mataram.
Selebaran mereka juga berisi saham harga mati untuk kesejahteraan rakyat. Saham diambil pusat sama dengan membunuh masa depan rakyat KSB. Saatnya membela kepentingan rakyat, bukan kepentingan kapitalis asing. dan tritura harga mati untuk rakyat KSB.
Sebelumnya, Gubernur Nusa Tenggara Barat bersama Bupati Kabupaten Sumbawa Barat dan Bupati Kabupaten Sumbawa telah bersurat ke Menteri Keuangan, awal Maret lalu. Ini merupakan surat kedua setelah sebelumnya dikirimkan 11 Oktober 2010.
Pertama menegaskan minat membeli tujuh persen saham PT NNT. Kedua, masyarakat sepakat mengawal dan memastikan perolehan saham tersebut milik daerah. Ketiga keinginan Menteri Keuangan membeli saham tersebut menciderai komitmen presiden kepada masyarakat NTB dan berpotensi menimbulkan instabilitas.
Keempat, keinginan Menteri Keuangan tersebut bertentangan dengan keputusan DPR RI yang mendukung daerah memperoleh 31 persen saham PT NNT
http://www.tempointeraktif.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar