Kumpulkan Aparat, Pemkab Sumbawa Siap Lahir Batin Tutup Newmont

Mataram - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa Barat mulai menyiapkan Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai ujung tombak eksekusi penutupan operasional PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), yang dijadwakan pada 19 April. Awal pekan ini, Pemkab telah mengumpulkan setidaknya 2.000 pegawai, memastikan aparatur pemerintah mendukung penutupan itu.

Wakil Bupati Sumbawa Barat, Mala Rahman menegaskan pihaknya siap dan tak akan mundur selangkah pun dari rencana penutupan.

"Kami sudah siapkan diri. Selangkahpun kami tidak akan mundur. Kami siap lahir batin. Penutupan bagi kami adalah harga mati, jika tujuh persen divestasi saham Newmont tahun 2010 tidak diserahkan pada daerah," kata Mala pada wartawan di kantor Bupati Sumbawa Barat, Jalan Undru, Taliwang, Rabu (30/3/2011) siang.

Melihat gelagat pemerintah pusat yang bergeming, Mala mengatakan Pemkab bahkan kini menyiapkan opsi penutupan permanen, bukan lagi penutupan sementara.

"Jika Newmont hengkang sekalipun, kami bahkan menyiapkan diri untuk mengelola tambang itu," katanya.

Sebagai tambang dengan infrastruktur yang sudah jadi, Mala yakin, mengelola tambang Batu Hijau tak susah. Ia juga yakin banyak perusahaan dalam negeri yang berminat.

Sementara itu, Rabu pagi, sedikitnya 100 orang yang menamakan diri Gerakan Rakyat Tutup Tambang, menggelar aksi di kantor bupati, mendukung penutupan tambang, jika pemerintah pusat tak menyerahkan hak pembelian saham ke daerah.

"Rakyat Sumbawa Barat siap menjadi tumbal bagi pemerintah daerah untuk merebut tujuh persen divestasi saham Newmont," ujarnya Shihab, salah seorang orator dalam aksi.

Aksi serupa juga digelar di Kantor DPRD Sumbawa Barat, satu kilometer arah barat kantor bupati. Kepada massa aksi, Ketua DPRD Sumbawa Barat, Mohammad Syafi’i mengatakan, Senin pekan depan, 25 anggota DPRD akan menemui Menteri Keuangan, mendesak hak pembelian saham diberikan ke daerah.

Sebelumnya, Gubernur NTB M Zainul Majdi pada wartawan yang turut serta dalam kunjungan kerja ke Selong Belanak, Lombok Tengah menegaskan, dirinya sudah mengingatkan bupati se-NTB agar tidak mengeluarkan kebijakan yang menggerogoti investasi di daerah.

"Sulit dipahami, jika ada Bupati yang merusak investasi yang sudah ada. Harusnya pemerintah daerah memfasilitasi investor agar mau datang. Bukan merusak yang sudah ada," kata Gubernur.

Ia mengatakan, kapasitas fiskal yang dimiliki daerah tak akan mampu menggarap seluruh potensi yang dimiliki. Daerah juga terkendala teknologi, sehingga membutuhkan investor.

Menurut dia, menuntut hak pembelian 7% saham divestasi Newmont dari pemerintah pusat adalah hal prinsip bagi daerah. Namun itu kata tidak menjadikan pemerintah daerah bisa melakukan hal yang kontraproduktif.

Sejak Maret 2010, tiga pemerintah daerah di NTB telah resmi memiliki 24 persen saham PTNNT melalui perusahaan daerah PT Daerah Maju Bersaing (DMB). Daerah menggandeng Multicapital, anak usaha Bumi Resources, milik Group Bakrie sebagai pemodal. Dalam eksekusinya, MDB dengan Multicapital membentuk perusahaan patungan PT Multi Daerah Bersaing.

Untuk divestasi 7% persen tahun 2010, keputusan siapa pembelinya akan ditetapkan Menteri Keuangan paling lambat, 18 April. Namun begitu secara lisan, Menkeu, Agus Martowardojo memastikan 7% saham itu akan dibeli pemerintah pusat.
Link: www.minergynews.com